putusan phi tentang phk. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2003. putusan phi tentang phk

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. Nama :. Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, ed. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT. SusPHI/2021/PN Mdnberkekuatan hukum tetap tentang PHK. Indo Baja Dayatama melawan Abdul Hafiz Akbar, dkk (8 orang) dilingkup Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. sus-phi/2015) Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupannya, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. 5. METODEMahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. Tentang Kami. Ada beberapa tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat ditempuh para pihak berselisih. Fitria Chusna Farisa Penulis Lihat Foto Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari. Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 228/Pdt. 825K/PDT. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan. Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi. 176 K/Pdt. Sus PHI/2019/PN. 01-03-2023 — 22-06-2023 —. Bila buruh menolak PHK perundingan bipartit bisa dilakukan, mediasi, hingga penyelesaian di PHI. Selain mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR, kami berpendapat pengusaha yang menolak maupun melawan perintah penyitaan tersebut dapat dihukum karena telah melanggar KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun. Link Portal. Sedangkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hak,. Baca juga: Karyawan Kontrak PKWT Berhak Uang Kompensasi, Simak Aturan dan Cara Hitungnya. 2 (No. SANDVIK SMC - CORNELIUS SINYO KRISTANTO 302 — 549. Tanggal 22 Agustus 2016 — EBIMAS BESAR 33 — 12. ,”Ini berarti Hakim mengakui kalau para penggugat di PHK bertentangan dengan undang-undang, ujar. Contoh Surat Perjanjian Kerja Kontrak Lampiran 4. Sus-PHI/2023. [1] Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah. RSS. Menurut hemat kami, pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 19/2011 mengenai langkah-langkah yang seharusnya ditempuh perusahaan sebelum melakukan PHK karena alasan efisiensi dapat menjadi bagian dari argumentasi Anda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penyelesaian PHK Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/ 2003 (Berita Negara RI No. Sus-PHI/2016. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Putusan ini berkiblat pada Kepmenaker Nomor 150 tahun. . Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/Pdt. tidak mengatur secara khusus eksekusi putusan dibidang PHK. Hanya melaporkan tindak pidana yang dilakukan pekerja ke Polisi sedangkan proses ketenagakerjaanya di biarkan atau menunggu putusan pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor. SUS-PHI/2016/PN. diatas, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Dalam hal terjadi PHK terhadappekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. Ketentuan tentang besaran hak karyawan PHK dalam PP 35/2021 berbeda dari sebelumnya. Menurut SE Menaker ini, apabila terdapat alasan mendesak demikian, maka PHK dilakukan dengan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peradilan Tata Usaha Negara. Sus-PHI/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 — JOKO HENDRAWAN VS PT. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang PHK 1 di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. 800. Setelah UU No. Seiring dengan dibatalkannya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, yang kemudian juga dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang dilakukan hanya berdasarkan. Dengan berbagai pertimbangan diatas, maka Hukumonline. 012/PUU-I/2003 [3] pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang. Ini langkah paling pahit yang diambil. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 4700C109:. DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM. 012/2004, PHK atas kesalahan berat harus dilakukan dengan dasar adanya penetapan dari pihak yang berwenang, artinya perusahaan tidak bisa melakukan PHK sepihak, dan terkait dengan pemberian pesangon terhadap PHK atas kesalahan berat ini, dalam pemahaman saya secara singkat dapat dilihat dari pihak. Prosesnya, Indosat Ooredoo telah melakukan reorganisasi yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada 14 Februari 2020. Putusan MA tgl. Sekalipun PHK dimungkinkan untuk dilakukan, namun dalam situasi pandemi Covid-19 ini sebaiknya dijadikan sebagai jalan terakhir. Pengadilan Pajak. ;Bahwa saksi menerima surat PHK;Bahwa setelah di PHK, Para Penggugat pergi ke disnaker;Bahwa Saksi juga dilarang bekerja;Bahwa Para Penggugat diganti dengan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam aksiny a pada setiap peristiwa hukum tertentu (PHK) d l msu tu sy rak t (kasus). dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus Pasal 3 huruf (k) yang menyatakan “Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan. PST, tanggal 21 Desember 2006. 80/Pdt. Sus-PHI/2017 membenarkan pelaksanaan PHK karena efisiensi tanpa harus menutup perusahaan. Peraturan Pemerintah No. Smg. Sus-PHI/2020/PN Tjk Juncto Putusan Nomor 763. Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. grace angelia & andari yurikosari perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (phk) sepihak berdasarkan undang-undang nomor 13Dengan demikian, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI rumusannya dimaknai menjadi seperti termuat dalam amar putusan. Sus-PHI/2015 Abstract In sustain his life, people have different needs. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang PHK disertai ulasan hukum, Jakarta: PT. KOMPILASI ABSTRAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Tentang Hukum Tanah di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Sus-PHI/2022. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sus-PHI/2016. Pbr. 9-13. ”Pasal 1 angka 7 UU No. Bukti Wawancara Pada Pihak Terkait Lampiran 3. Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung atas Perkara No. Dalam praktik, pada klausul masa percobaan di perjanjian kerja biasanya diatur tentang jika pekerja tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (phk) menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (studi kasus putusan nomor : 248/phi. Begitu pula dengan putusan sela, Sugeng menyebut yang membuat PHI berbeda dengan peradilan umum yakni PHI mengenal putusan sela. Maka dalam PP 35/2021 berubah menjadi 0,5 sampai 2 kali. 11 Tahun 2020 juga menghapus pasal 96 UU No. Pertanyaan tentang Aturan PHK Karyawan menurut UU Ciptaker. Bedanya, kompensasi pesangon yang diberikan perusahaan untuk PHK dengan alasan merugi atau force majeure yakni 1 kali ketentuan. Mahkamah Agung RI: Jl. SusPHI/2017/PN Jap10. MIGAS masih tetapbertanggung jawab atas putusannya sekalipun PTK. 3. aliran tentang upah proses. Kata Kunci : Tenaga Kerja; Perusahaan; PHK. TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja Kota. dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pdt. Oleh karena itu, pekerja. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tingkat PHI tentang PHK karena alasan efisiensi beberapakali mengamini pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat pertama yang menyatakan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan karena efisiensi tanpa harus menutup perusahaan adalah sah dan dapat dilakukan. Sus-PHI/2021. 130,-;. Silahkan Grameds simak artikel ini untuk memperoleh informasi tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan contoh suratnya yang benar: Mengenal Apa Itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Undang-undang Yang Mengatur Tentang PHK. SCORPIONS dan implikasi terhadap hak-hak pekerja yang terkena PHK berdasarkan Putusan Nomor 270K/PDT. 000 dengan tunjangan transportasi sebesar Rp1. Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pdt. ” Melayunesia. 171 UU Ketenagakerjaan juncto Pasal 82 UU PHI haruslah pu la melihat Putusan MK No. 7. As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library. Namun Tergugat tidak mengindahkan anjuran. 46 K/70/MEN/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang pencabutankeberadaan PTK. Pertama, pemeriksaan biasa sebagaimana diatur pasal 89-97 UU PPHI. Direktori . Mengenai PHK diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tentang Ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 Tentang PHI, dan Putusan PHK efisiensi. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan PHK (PKWT-PHK). AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN MANGKIR (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt. “Menimbang hal itu, CV Sandang Sari wajib membayar uang pesangon,” kata Hakim Ketua Susilo Nandang Bagio, ketika membacakan putusan persidangan. PHK sepihak ini dilakukan oleh Pimpinan Restoran Wajir Seafood kepada karyawannya yaitu Volorentina. Maka hak yang diperoleh dengan rincian: Sisa gaji + ganti rugi = (Rp 4 juta x 4 bulan) + (Rp 200. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. Pertama, pengusaha bisa melakukan PHK sepihak, termasuk PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak. Argumennya merujuk pada Pasal 191 UU No 13 T ahun 2003. 127/VZT/2014/ PHI. PeraturanDisparitas Putusan Hakim dalam Perkara PHK Akibat Pekerja Melakukan Mogok Kerja Dalam prakteknya, hakim yang memutus perkara dengan persoalan yang sama, terkadang menetapkan amar putusan yang berbeda. Alasan PHK yang berikutnya adalah pekerja/karyawan yang ditahan oleh pihak berwajib selama 6 bulan/lebih akan dianggap sudah mengundurkan diri dari perusahaan, akan tetapi jika sebelum 6 bulan dilakukan sidang dan ternyata pekerja/karyawan terbukti tidak bersalah maka. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192 K/Pdt. Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pdt. dalam putusan PHI pada umumnya adalah 1 x pasal 156 ayat (2) (3) & (4) UU No. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamusSekalipun gugatan Pekerja dinyatakan “tidak diterima” oleh hakim, namun pihak Pengusaha tetap mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa oleh karena pengajuan permohonan PHK karena memasuki usia pensiun tidak mempunyai dasar hukum dan tidak diatur pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003,. 497/KBFMF-IR/FOM/XI/22 yang ditandatangani oleh Martina Haryanto selaku Head of HR. UU tersebut mengatakan bahwa pengusaha dan pekerja harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pst) oleh: Marlia Indah Hati Terbitan: (2009)Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 /PK/Pdt. 83K/Pdt. Sus-PHI/2022/PN Pbr. Tanggal 12 Februari 2018 — - VICTOR ROBERTO ARITONANG (PENGGUGAT) - PT. Kelebihan waktudalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, bukan lagi menjadi tanggung jawabpara pihak. Pengaturan hal tersebut terdapat dalam Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat Pasal 154A. Indah juga menanggapi soal kabar PHK karyawan Smartfren diduga dilakukan sepihak. g/2020/pn. UU Cipta Kerja. Dalam pertimbangannya, MK menilai kesalahan berat yang dimaksud ketentuan itu tanpa. 3, no. Putusan MK No. gugatan yang saling bertentangan (kontradiksi) pada bagian Posita (Fundamentum Petendi) gugatana quo, yaitu := Pada butir 11 halaman 1 gugatan, mendalilkan. Dalam tahap inilah Pengusaha mengajukan permohonan penetapan PHK secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan disertai. Sus PHI/2018/PD Mdn “Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan langkah ini (PHK). Pada Putusan PN menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi Niet Ontvankelijke Verklaard namun pada putusan kasasi gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk Sebagian. Pasal 164 ayat (1) UU No. 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004. II. Sebelum membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya, perlu dikaji tentang hubungan kerja. 966 K/Pdt. Putusan ini diajukan kasasi oleh pengusaha ke Mahkamah Agung dan hasilnya MA menolak kasasi perusahaan tersebut pada bulan Juli 2021. Sus-PHI/2020/PN Pbr. Dalam analisis Putusan Nomor 270K/PDT. Putusan PHI selain memuat ketentuan pada Pasal 102 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga mencantumkan hari dan tanggal. 13/G/2011/PHI. Pasal 82 UU PPHI menyebutkan, “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang sebenarnya merupakan ‘terobosan' bagi kekakuan hukum acara di. g/2008/pn. Putusan No. 000. Apakah amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 609 K/Pdt. Menerapkan Pasal 158 seperti sebelum adanya putusan MK, yakni melakukan PHK sepihak tanpa membayarkan pesangon dan penghargaan masa kerja. Namun Tergugat tidak mengindahkan anjuran. Pasal 57 UU 2/2004 menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara. Nomor 6 Edisi Desember 2014 –. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK yang bersangkutan dan. Tipe PHK selanjutnya terjadi karena adanya putusan pengadilan. Pasal 80, angka 47, tentang perubahan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan masa kerja karyawan. Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan PHI dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan PHI dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir. PN Surabaya Nomor 83/Pdt. Tegasnya, pemohon keberatan dengan kenyataan PHI memutus upah proses PHK tidak sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam pasal 3 Kepmen itu dijelaskan PKWT untuk pekerja sekali selesai atauhimpunan putusan mahkamah agung dalam perkara phi tentang phk di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum . 4. Sus-PHI /2016/PN Gto. Putusan PN MEDAN Nomor 284/Pdt.